Situasi di Gaza semakin genting, dengan pembicaraan gencatan senjata yang masih berlangsung antara Hamas dan Israel. Sementara itu, PBB memperingatkan bahwa seluruh wilayah Gaza berada dalam risiko kelaparan massal jika konflik berlanjut tanpa adanya akses bantuan kemanusiaan yang memadai.
Proposal gencatan senjata yang sedang ditinjau oleh Hamas mencakup penghentian permusuhan selama 60 hari, pertukaran tahanan, dan peningkatan distribusi bantuan kemanusiaan. Namun, Hamas mengkritik proposal tersebut karena tidak mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza atau penghentian blokade yang telah berlangsung lama. Selain itu, mereka juga menyoroti ketidakpastian mengenai kelanjutan bantuan setelah periode gencatan senjata berakhir. Di sisi Israel, pemerintah menghadapi tekanan politik dari kelompok sayap kanan yang menentang setiap bentuk kompromi dengan Hamas.
Ancaman Kelaparan di Gaza
Menurut laporan PBB, lebih dari 2,2 juta penduduk Gaza saat ini menghadapi tingkat kelaparan darurat. Lebih dari setengah dari mereka mengalami kelaparan tingkat bencana, dengan sekitar 1,17 juta orang berada dalam kondisi tersebut. Kekurangan pangan ini disebabkan oleh kombinasi dari penghancuran infrastruktur pertanian, pembatasan akses bantuan, dan blokade yang menghambat distribusi makanan. Selain itu, serangan udara Israel telah menghancurkan fasilitas pangan seperti toko roti dan pabrik penggilingan, memperburuk krisis pangan di wilayah tersebut.
Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan slot dalam krisis ini. Data UNICEF menunjukkan bahwa hampir 16% anak di bawah usia dua tahun di Gaza mengalami malnutrisi akut, dengan beberapa kasus kekurangan gizi parah. Di rumah sakit Kamal Adwan, sepuluh anak meninggal dunia akibat dehidrasi dan malnutrisi, meskipun telah mendapatkan perawatan medis.
Tantangan dalam Distribusi Bantuan
Distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza, proses distribusi sering kali terhambat oleh kekerasan, penjarahan, dan keterlambatan di pos pemeriksaan. Selain itu, kurangnya fasilitas penyimpanan yang aman dan infrastruktur yang rusak membuat pendistribusian bantuan menjadi lebih sulit.